JAKARTA, Presiden RI Prabowo Subianto terbang ke Kalimantan pada hari ini, Sabtu (22/8/2026), untuk memimpin serta mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dikutip dari akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Sabtu. Sehari sebelumnya, Prabowo menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menangani karhutla di empat provinsi terdampak di Kalimantan.
Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla di masing-masing wilayah berjalan lebih cepat, terpadu dan serentak. Panglima TNI dan Kapolri berada di Kalimantan Barat, KSAD dan Wakapolri menangani Kalimantan Tengah, KSAL dan Astamaops Polri di Kalimantan Selatan, dan Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri bertugas di Kalimantan Timur.
“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal,” kataTeddy. Kepala Negara juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah bersama instansi terkait melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran hingga menimbulkan kerugian akibat karhutla sangat besar. “Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu,” tutur Puan dalam siaran pers, Jumat (21/8/2026). Puan mengatakan, pemerintah daerah juga harus dapat menjelaskan mengapa karhutla di Kalimantan bisa meluas sedemikian rupa.
“Bagaimana pencegahannya, dan seperti apa penanggulangan saat titik api pertama ditemukan. Karena karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan,” kata politikus PDI-P tersebut. Puan juga menyebut negara tetangga sudah berkali-kali mengirim nota keberatan kepada Indonesia karena terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena karhutla tidak cepat diselesaikan,” kata Puan.
